www.gemapesisir.com
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Jum'at, 06 Desember 2019
 
Dituding Lecehkan Advokat,
Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Sugeng Riyanta: Itu Halusinasi
Sabtu, 16-09-2017 - 06:21:48 WIB
Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Sugeng Riyanta
TERKAIT:
 
  • Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Sugeng Riyanta: Itu Halusinasi
  •  

    PEKANBARU GEMAPESISIR. com - ‎M Kapitra Amprera, Pengacara tersangka dugaan korupsi SPPD fiktif di Dispenda Provinsi Riau, Jumat (15/09/17), melaporkan Penyidik Tindak Pindana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Riau ke pihak Kejaksaan Agung RI, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

    Dalam laporan yang beredar di kalangan media, bernomor: 10/K-A/IX/2017 tertanggal 14 September 2017 yang ditujukan ke Kejagung RI itu, Kapitra m‎enerangkan sejumlah proses penanganan perkara kliennya.

    Kapitra mengaku, laporannya tersebut dibuat atas dasar dimana penyidik menyarankan kepada DY, seorang tersangka kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun 2015-2016 di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau untuk mengganti pengacaranya.

    Saran tersebut, katanya, dibunyikan dalam berita acara pemeriksaan lanjutan yang berlangsung pada Kamis (14/09/17).

    "Bahwa pada tanggal 13 September 2017, kami telah meminta penyidik Pidsus Kejati Riau agar menghadirkan klien kami di depan persidangan Pra Peradilan dalam kapasitasnya sebagai pemohon. Dan, kami juga telah meminta penundaan pemeriksaan lanjutan klien kami sebagai tersangka setelah persidangan tanggal 14 September 2017 selesai," tulis Kapitra dalam suratnya.

    Kemudian, lanjutnya, penyidik Pidsus tak bersedia menghadirkan klien kami di depan persidangan Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru yang diadakan untuk itu, serta kliennya tetap diperiksa lalu di BAP lanjutan oleh penyidik Pidsus tanpa didampingin penasehat hukumnya.

    Disebutkannya, meskipun klien kamu melakukan protes keras atas perbuatan itu, namun tidak dindahkan. Akhirnya, klien kami tak mau menjawab pertanyaan pemeriksaan/BAP yang dibuat oleh penyidik.‎

    Lantaran DY menolak untuk menjawab dan menandatangani BAP itu, kemudian munculah saran untuk menggantikan M Kapitra Ampera & rekan dari penyidik Pidsus Kejati Riau.

    "Klien saya tidak mau. Tiba-tiba ada pernyataan disini kami akan mencarikan kuasa hukum (pengacara). Inikan pelecehan terhadap profesi saya," kata Kapitra kepada wartawan.‎

    Terpisah dikonfirmasi, Aspidsus Kejati Riau, Sugeng Riyanta akhirnya buka suara .

    "Sekali lagi saya tegaskan bahwa, penyidik bekerja secara profesional sesuai ketentuan hukum acara dalam KUHAP," kata Sugeng kepada Beritariau.com‎, J‎umat (15/09/17) malam.

    Sesuai ketentuan pasal 56 KUHAP, terang Sugeng, pemeriksaan tersangka wajib didampingi oleh Penasehat Hukum (PH). Jika tersangka tak menunjuk PH atau PH yang ditunjuk oleh tersangka berhalangan mendampingi pemeriksaan pada hari yang ditentukan, maka penyidik wajib menunjuk PH untuk mendampingi pemeriksaan tersangka itu.

    "Yang terjadi pada Kamis (14/09/17)  kemarin itu, sudah ditentukan jadwal pemeriksaan, tersangka DY diperiksa, maka pemeriksaan tak dapat dilanjutkan, namun penyidik tetap wajib membuat BAP," kata Sugeng.

    Pada BAP tersebut, lanjutnya, penyidik pada point pertanyaan terakhir menyatakan bahwa pemeriksaan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 18 September. Dan, apabila dengan sengaja PH yang ditunjuk tersangka tetap tak hadir mendampingi pemeriksaan, maka untuk pelaksanaan azas KUHAP, yaitu proses hukum harus dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya murah.

    Sesuai pasal 56 KUHAP, penyidik akan memeriksa tersangka dan untuk itu penyidik akan menunjuk PH guna mendampingi pemeriksaan pada hari itu.

    "Langkah ini legak dan sesuai hukum acara, penyidik tidak bisa disetir oleh siapapun untuk menunda-nunda pemeriksaan," tegas Sugeng.

    Tentang tuduhan bahwa penyidik menyarankan mengganti PH dan dianggap melecehkan profesi advokat, kata Sugeng, itu tidak benar dan hanya halusinasi belaka.

    "Dilaporkan kemana pun, itu hak orang. Akan tetapi kita hadapi sesuai koridor hukum," ujarnya.

    "Kami tidak keberatan atas materi laporan tersebut, kami memandang bahwa itu hak setiap orang untuk membuat laporan dalam rangka membela diri, kami akan hadapi secara profesional sesuai ketentuan hukum yang ada," sambung Sugeng. [rls/red]‎



     
    Berita Lainnya :
  • Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Sugeng Riyanta: Itu Halusinasi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Jum’at Barokah
    Tim Jum’at Barokah Polresta Pekanbaru Dua Rumah Warga
    2 Dituding Lecehkan Advokat,
    Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Sugeng Riyanta: Itu Halusinasi
    3 Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI)
    Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI) Cabang Riau Taja Acara Worksop
    4 PN PAYAKUMBUH
    Vonis Mati untuk Pembunuh Juru Parkir
    5 Kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia
    Ini Kegiatan Hari Kedua Raja Salman di Indonesia
    6 Danrem: Saya Langsung Telpon Pak Kapolda
    Danrem, Kapolda & Kabinda Riau klarifikasi berita provokatif
    7 SK CPNS
    Bupati Rohil Serahkan SK CPNS Ke Alumni STTD
    8 Korupsi Disdik Rohil
    Sidang Korupsi Disdik, Jaksa Hadirkan 31 Saksi di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.
    9 Perayaan Valentine Day
    Dikecam, Ciuman Massal ala PNS Nias Selatan
    10 POLEMIK PEMBERHENTIAN SEMENTARA
    Parmusi: Ahok Harus Diberhentikan agar Presiden Tidak Terperosok
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2017 PT. GEMA PESISIR PERS, All Rights Reserved